Sistem Pemerintahan Masa Demokrasi Parlementer

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Sistem demokrasi memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Pada periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem Demokrasi Palementer atau Demokrasi Liberal. Sistem pemerintahan yang dibangun pada saat itu mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangun kabinet periode ini disebut sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Banyaknya partai-partai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet/pemerintahan tidak berusia panjang dan silih berganti.

Ketika pemerintahan RIS dibubarkan pada Agustus 1950, RI kembali menjadi NKRI. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula perubahan UUD dari Konstitusi RIS ke UUD Sementara 1950. Perubahan ke UUD sementara ini membawa Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal. Demokrasi liberal adalah suatu bentuk demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Masa Demokrasi Liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Sistem multi partai di Indonesia diawali dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, yang garis besarnya dinyatakan bahwa:

1. Untuk menjunjung tinggi asas demokrasi tidak dapat didirikan hanya satu partai.
2. Dianjurkan pembentukan partai-partai politik untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita.
3. Dengan adanya partai politik dan organisasi politik, bagi pemerintah mudah untuk minta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. (Wilopo, 1978).

Dari maklumat inilah Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari Presidensial ke Parlementer. Pada era itu ada tujuh kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan terganggu.

Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem parlementer ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai perdana menteri. Pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan UUD, baru masa RIS pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal.

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana badan parlemen memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan dalam negara. Dalam pemerintahan parlementer biasanya ada sebuah kabinet yang menjalankan pemerintahan. Beberapa nama kabinet yang pernah dibentuk selama masa demokrasi parlementer antara lain sebagai berikut.

No.	Nama Kabinet	Awal	Akhir	Pimpinan Kabinet
1.	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950	Mohammad Hatta
2.	Susanto	20 Desember 1949	21 Januari 1950	Susanto Tirtoprodjo
3.	Halim	21 Januari 1950	6 September 1950	Abdul Halim
4.	Natsir	6 September 1950	27 April 1951	Mohammad Natsir
5.	Sukiman-Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952	Sukiman Wirjosandjojo
6.	Wilopo	3 April 1952	30 Juli 1953	Wilopo
7.	Ali Sastroamidjojo I	30 Juli 1953	12 Agustus 1955	Ali Sastroamidjojo
8.	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	24 Maret 1956	Burhanuddin Harahap
9.	Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	9 April 1957	Ali Sastroamidjojo
10.	Djuanda	9 April 1957	10 Juli 1959	Djuanda

Kabinet disusun dalam sistim demokrasi liberal menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zaken Kabinet. Zaken Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri atas para ahli yang bersifat teknis, dan bertugas menyelesaikan pe­kerjaan pemerintah yang sedang berjalan. Dalam kabinet ini, untuk sementara waktu soal-soal yang besar dalam negara dikesampingkan. Kabinet semacam ini biasanya dibentuk dalam keadaan memaksa.

Ciri yang nampak dalam masa demokrasi parlementer adalah kerap kali terjadi penggantian kabinet yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan diantara partai-partai yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti. Beberapa kabinet yang pernah ada selama masa demokrasi parlementer antara lain sebagai berikut.

1. Kabinet RIS
Aspek	Deskripsi
Pengertian	Kabinet Republik Indonesia Serikat atau Kabinet RIS adalah kabinet yang dibentuk sebagai hasil dari pembentukan negara Republik Indonesia Serikat setelah pengakuan kedaulatan dari kekuasaan kolonial Belanda. Kabinet ini dipimpin Oleh M. Hatta.
Masa Berkuasa	20 Desember 1949 hingga 6 September 1950
2. Kabinet Susanto
Aspek	Deskripsi
Pengertian	Kabinet Susanto merupakan kabinet peralihan sewaktu pembentukan Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini hanya bertugas selama satu bulan dan dengan jumlah menteri yang cukup sedikit, karena sifatnya yang sementara. Setelah Abdul Halim terpilih menjadi Perdana Menteri, maka kabinet ini dibubarkan. Kabinet ini dipimpin oleh Susanto Titoprodjo.
Masa Berkuasa	20 Desember 1949 - 21 Januari 1950
2. Kabinet Halim
Aspek	Deskripsi
Pengertian	Kabinet ini merupakan pemerintah Republik Indonesia (dengan Yogyakarta sebagai ibu kota) yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, Kabinet Republik Indonesia Serikat pimpinan Mohammad Hatta memerintah di ibu kota RIS, Jakarta. Pada masa yang hampir bersamaan pula, Assaat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sedangkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini dipimpin oleh Abdul Halim
Masa Berkuasa	21 Januari 1950 - 6 September 1950
4. Kabinet Natsir
Aspek	Deskripsi
Pengertian	Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi dan dipimpin oleh Muhammad Natsir
Program	Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Hasil	Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.
Hambatan	Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan). Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.
Masa Berkuasa	6 September 1950 – 21 Maret 1951. Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
5. Kabinet Sukiman
Aspek	Deskripsi
Pengertian	Kabinet Sukiman merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI yang dipimpin oleh: Sukiman Wiryosanjoyo
Program	Menjamin keamanan dan ketentraman Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Mempercepat persiapan pemilihan umum. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
Hasil	Tidak terlalu berarti karena hanya melanjtkan program Natsir awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman
Hambatan	Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Masalah Irian barat belum juga teratasi. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
Masa Berkuasa	27 April 1951 – 3 April 1952. Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.
6. Kabinet Wilopo
Aspek	Deskripsi
Pengertian	Kabinet Wilopo merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya yang dipimpin oleh : Mr. Wilopo
Program	Program dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.
Hasil	-
Hambatan	Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat dan defisit kas negara. Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil. Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak. Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
Masa Berkuasa	3 April 1952 – 3 Juni 1953. Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.
7. Kabinet Ali I
Aspek	Deskripsi
Pengertian	Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi dan dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamijoyo
Program	Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu. Pembebasan Irian Barat secepatnya. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Penyelesaian Pertikaian politik
Hasil	Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
Hambatan	Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952.  Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.
Masa Berkuasa	31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955. Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.
8. Kabinet Burhanudin Harahap
Aspek	Deskripsi
Pengertian	Kabinet ini dipimpin oleh Burhanudin Harahap
Program	Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi Perjuangan pengembalian Irian Barat Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
Hasil	Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Pemilu Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.
Hambatan	Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan.
Masa Berkuasa	12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956. Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.
9. Kabinet Ali II
Aspek	Deskripsi
Pengertian	Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU yang dipimpin Mr. Ali Sastroamijoyo
Program	Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut. Perjuangan pengembalian Irian Barat Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Selain itu program pokoknya adalah : Pembatalan KMB, Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan Melaksanakan keputusan KAA.
Hasil	Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.
Hambatan	Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.
Masa Berkuasa	20 Maret 1956 – 4 Maret 1957. Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.
10. Kabinet Djuanda
Aspek	Deskripsi
Pengertian	Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin Oleh : Ir. Juanda
Program	Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu : Membentuk Dewan Nasional Normalisasi keadaan Republik Indonesia Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB Perjuangan pengembalian Irian Jaya Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.
Hasil	Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.
Hambatan	Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.
Masa Berkuasa	9 April 1957- 5 Juli 1959. Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

Secara umum kabinet-kabinet tersebut memiliki program yang tujuannya sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran dan masalah Irian Barat (saat ini Papua Barat). Namun setiap kabinet memiliki penekanan masing-masing, kabinet yang dipimpin Masyumi menekankan pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI, sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI sering menekankan pada masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri.